Setiap awal tahun, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat. Salah satu media yang paling efektif dan mudah diakses adalah melalui spanduk APBDes. Spanduk ini tidak hanya menjadi bentuk transparansi, tetapi juga sarana edukasi agar masyarakat mengetahui sumber dan alokasi dana desa yang akan digunakan sepanjang tahun.

Masyarakat Desa Blitar, Kecamatan Madukara kini dapat mengakses atau membaca informasi tentang anggaran Desa Blitar secara mudah dan transparan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Blitar telah memasang baliho Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan APBDes Tahun Anggaran 2025 ukuran 2 x 3 meter yang terpampang dengan jelas didepan kantor Desa Blitar. Transparansi dana yang masuk desa juga merupakan amanat yang dituangkan dalam undang-undang desa. Selain pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat, warga desa juga berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Blitar telah memampang baliho dana desa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kegiatan di desa.

Dengan demikian setiap penggunaan anggaran desa dapat diketahui oleh semua masyarakat dan khalayak, hal ini sebagai bentuk transparansi Pemerintah Desa atas pertanggungjawaban kegiatan. APBDes adalah hasil dari Musyawarah Desa (Musdes) yang merupakan forum penting, yang melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan menentukan arah pembangunan desa. Melalui Musdes, warga desa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, mengutarakan aspirasi, serta berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang akan dijalankan di desa mereka.

Hasil dari Musdes sangat menentukan arah kebijakan desa. Dalam Musdes, warga bisa mengusulkan pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, atau layanan publik yang lebih baik. Semua ini akan dimasukkan ke dalam program kerja desa dan akan diimplementasikan dalam tahun anggaran berikutnya.

Dengan adanya Musdes, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dampaknya, program-program yang dihasilkan dari Musdes biasanya lebih efektif dan berkelanjutan, karena telah melalui proses konsultasi yang mendalam dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

Meskipun Musdes memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kepentingan antar kelompok. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan transparan, serta sosialisasi yang lebih baik mengenai pentingnya Musdes. Namun di desa Pasawahan ini semua masyarakat berperan aktif dalam membangun desa. 

Desa juga perlu membangun kapasitas masyarakat, misalnya melalui pelatihan atau pendampingan, agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam Musdes. Dengan demikian, Musdes tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan desa mereka.

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan wujud nyata dari demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Melalui Musdes, masyarakat desa Pasawahan diberdayakan untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, Musdes dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan warga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa Pasawahan dalam Musdes harus terus didorong dan ditingkatkan, agar desa-desa di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keinginan warganya.