Pemerintah Desa Blitar sukses menggelar kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) secara serentak di lima wilayah dusun pada hari Selasa, 24 Juni 2026. Pertemuan yang dimulai pada pukul 20.00 WIB hingga selesai ini difokuskan pada agenda krusial, yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah awal ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menyaring dan memperbarui basis data kesejahteraan sosial masyarakat agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Anda bisa mengecek peringkat Desil di sini: https://cekbansos.kemensos.go.id/

Pertemuan malam tersebut dihadiri secara antusias oleh seluruh elemen penting kelembagaan dan masyarakat desa. Seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) hadir membawa catatan kondisi warga di lingkungan masing-masing, didampingi oleh para tokoh perempuan serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur ini sangat penting untuk memberikan masukan, koreksi, dan verifikasi langsung terhadap data yang ada, sehingga setiap perubahan status sosial ekonomi warga dapat tercatat secara objektif.

Hasil kesepakatan dari Musdus serentak ini nantinya akan digunakan sebagai dasar utama dalam rapat penetapan pemutakhiran DTSEN tingkat desa, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, 24 Juni 2026 pukul 13.00 WIB pagi. Melalui rangkaian proses yang sistematis ini, diharapkan DTSEN menjadi jauh lebih akurat sehingga program-program perlindungan sosial serta penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ke depan dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.

Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terbaru berfokus pada perbaikan akurasi penerima bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan BPS, telah merilis DTSEN Volume 2 yang membersihkan data dari inclusion error (warga tidak layak tapi menerima bansos) serta membuka ruang usul sanggah bagi warga.

Berikut adalah poin utama dan kebijakan pemutakhiran DTSEN terbaru:

• Fokus dan Kebijakan Pemutakhiran Pembersihan Data: Pemerintah telah menonaktifkan ribuan data KPM (inclusion error) yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.
• Verifikasi Lapangan: Pembaruan dilakukan berkala berkoordinasi dengan BPS, Dukcapil, hingga tingkat kelurahan melalui Musyawarah Desa untuk menyesuaikan status desil (kategori kesejahteraan) warga secara riil.
• Dasar Penyaluran: Data DTSEN terbaru menjadi acuan mutlak untuk penyaluran bantuan reguler seperti PKH dan BPNT.

Sedangkan ditingkat Desa telah dilakukan pemutakhiran data dengan diadakannya MUSDUS PEMUTAKHIRAN DTSEN TAHUN 2026 yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2026 lalu.